 |
| Aparatur Negeri Sipil (ASN) | Foto : Ist |
Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, para aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupuk PPPK sangat dituntut penuh untuk menjaga netralitas.
Hal ini diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian atau lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN pada tahun 2022.
Berikut sejumlah hal yang masuk kategori pelanggaran etik ASN dalam Pemilu, dikutip dari lampiran II SKB ini:
1.Memasang spanduk atau baliho atau alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta Pemilu dan pemilihan.
2.Sosialisasi atau kampanye media sosial atau online bakal calon (presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota).
3.Menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif.
4.Membuat posting, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup atau akun pemenangan bakal calon.
5.Memposting pada media sosial atau media lain yang dapat diakses publik.
6.Foto bersama dengan bakal calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota, tim sukses dengan menunjukkan atau memperagakan simbol keberpihakan, memakai atribut partai politik, dan atau menggunakan latar belakang foto/gambar terkait partai politik atau bakal calon alat peraga terkait partai politik/bakal calon
7.Ikut dalam kampanye, sosialisasi, atau pengenalan bakal calon.
8.Mengikuti deklarasi atau kampanye bagi suami/istri calon dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
